Anggaran BLT 2023-2024 Desa Segara Makmur Baru DiSalurkan 2025 Ada Apa ?
Update87.com – Kabupaten Bekasi . Warga Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, mempertanyakan keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya diterima pada tahun 2023 dan 2024 lalu, namun baru dicairkan pada tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama soal kejelasan anggaran selama dua tahun tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Segara Makmur, Nurmansyah, mengakui adanya keterlambatan penyaluran BLT dan berdalih bahwa proses distribusi pada saat itu masih dilakukan secara manual.
“Karena penyaluran BLT belum menggunakan sistem rekening bank untuk pencairan. Proses manual ini menjadi salah satu kendala teknis yang menyebabkan penundaan, “kilahnya saat dikonfirmasi dibilangan Kota Harapan Indah, Senin (14/4/2025) sore.
Selain kendala teknis, Nurmansyah juga menyebut perubahan data penerima menjadi faktor lain yang memengaruhi keterlambatan.
“Ada penerima yang meninggal dunia dan data lainnya juga harus diperbarui, “ujarnya seraya menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan musyawarah khusus sebelum menyalurkan bantuan.
Lebih lanjut, Nurmansyah menjelaskan bahwa jumlah penerima BLT mengalami perubahan signifikan.
“Pada tahun 2023 dan 2024, tercatat ada 46 penerima manfaat. Namun, di tahun 2025, jumlah tersebut berkurang menjadi hanya 23 penerima, setelah dilakukan verifikasi dan pembaruan data, “jelasnya yang mengakui besaran anggaran BLT yang diterima warga penerima perbulannya seratus ribu rupiah, dan di salurkan per tiga bulan.
Sementara, Dede Mauludin Camat Tarumajaya mengatakan akan segera memanggil Kepala Desa Segara Makmur atas permasalahan yang terjadi.
“Kepala Desa Segara Makmur secepatnya akan kami panggil ke kantor Kecamatan, guna dimintai keterangannya atas kebenaran informasi tersebut, “tukasnya.
Meski penjelasan telah diberikan, pertanyaan besar masih menggantung di benak warga: ke mana sebenarnya anggaran BLT tahun 2023 dan 2024 selama belum disalurkan? Warga kini menanti transparansi lebih lanjut dari pihak desa mengenai penggunaan dan pengelolaan dana bantuan yang menjadi hak masyarakat tersebut.
(Red)
