Aliansi Merah Putih Gelar Unjuk Rasa di Kemenpan RB, Tolak Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK
Jakarta, 18 Maret 2025 – Ribuan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sekitar 1.500 orang berpartisipasi dalam aksi ini, menuntut pemerintah untuk tidak menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam aksinya, massa membawa berbagai alat peraga seperti mobil sound system, toa, serta spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Beberapa di antaranya berbunyi:
“Kami sudah lulus seleksi, segera angkat kami menjadi PPPK di April/Juli!”
“Pengangkatan CASN PPPK diundur, bapak/ibu pejabat yang terhormat kayanya lagi ngelindur.”
“Jangan gantung nasib kami, Bu Menteri!”
“Tanpa guru, Anda bukan siapa-siapa!”
Massa juga menyampaikan orasi yang menekankan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan untuk diangkat sebagai ASN, namun hingga kini masih belum ada kepastian dari pemerintah. Mereka menuntut agar Surat Keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan sesuai jadwal awal, yaitu April 2025.
Audiensi dengan Perwakilan Kemenpan RB
Dalam aksi ini, sejumlah perwakilan massa diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kemenpan RB. Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kemenpan RB Tasdik Kinanto, Deputi Bidang SDM Aparatur Abah Subagja, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Abdul Hakim, Deputi Bidang Mutasi BKN Aris, serta Staf Khusus Kemenpan RB Donny Adityawarman.
Perwakilan massa menegaskan bahwa pengangkatan ASN dan PPPK harus dilakukan sesuai jadwal tanpa ada penundaan. Mereka juga menyoroti inkonsistensi kebijakan yang terus berubah, sehingga membuat tenaga honorer dan para peserta seleksi merasa tidak pasti mengenai masa depan mereka.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Kemenpan RB menyampaikan bahwa keputusan terkait pengangkatan CASN dan PPPK harus mengikuti regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kesiapan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Deputi Bidang SDM Aparatur Abah Subagja menegaskan bahwa Menteri PAN-RB tidak bekerja berdasarkan persepsi publik, melainkan berdasarkan aturan dan kebijakan nasional.
Sementara itu, Sekretaris Kemenpan RB Tasdik Kinanto menyebut bahwa hingga saat ini sudah ada lebih dari satu juta tenaga honorer yang masuk dalam database PPPK. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, namun tetap harus mempertimbangkan kesiapan anggaran dan regulasi. Ia juga menyebut bahwa Presiden telah memberikan arahan bahwa pengangkatan PPPK direncanakan pada Maret 2026, sementara CPNS akan diangkat pada Oktober 2025.
Aksi unjuk rasa ini berakhir pada pukul 11.00 WIB tanpa adanya insiden. Meski demikian, Aliansi Merah Putih menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada kepastian dari pemerintah.
(Yon)
