Politisasi PSN PIK 2 Harus Menjadi Perhatian Presiden
Kasus Pagar Laut PIK 2 Bisa gagalkan target lapangan kerja baru masyarakat pencari kerja baru dan masyarakat yang menjadi Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya ekonomi nasional serta hancurnya kurs rupiah.
Pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang akan menjadi pengembangan industri property milik dua anak perusahaan PIK 2 yang menjadi pemilik SHGB itu adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Intan Sentosa (CIS). Dimana Intan Agung Makmur memiliki sebanyak 243 SHGB dan Cahaya Intan Sentosa memiliki sebanyak 20 SHGB, tentu saja akan membawa dampak Buruk bagi pertumbuhan ekonomi nasional. kata Direktur Eksekutif Bidang Politik dan Ekonomi Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), M. Firman kepada wartawan Sabtu, (1/2/2025).
Jika pembangunan Proyek Stategis Nasional (PSN) PIK 2 gagal maka dampak dan kerugiannya sebagai berikut
Bisnis properti PSN PIK 2 adalah salah satu sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan dimana bisnis properti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara:
Pertama, PSN PIK 2 gagal menjadi salah satu komponen penggerak utama investasi bisnis property di provinsi Banten dan Jakarta karena investasi PSN PIK 2 merupakan usaha padat modal dan padat karya dimana pembangunan property, seperti Perumahan, Gedung perkantoran, Pusat perbelanjaan dan property komersial mendorong terciptanya lapangan kerja, menaikan aktifitas konstruksi serta memacu pertumbuhan sektor konstruksi.
Kedua, Dampak gagalnya PSN PIK 2 juga akan berdampak pada sektor-sektor terkait lainnya, seperti Konstruksi, Manufaktur material bangunan, dan Sektor jasa. Maka otomatis sehingga gagal mendorong terciptanya lapangan kerja dan kegiatan ekonomi yang lebih luas.
Ketiga, Selain itu juga PSN PIK 2 jika gagal Maka berdampak pada sumber pendapatan negara salah satunya adalah sektor pajak. Dimana pajak dari sektor ini bisa digunakan untuk mendukung Proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Politisasi dan kampanye buruk terhadap PSN PIK 2 disebabkan oleh Polarisasi politik merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia,” terang M. Firman.
“Polarisasi politik ditandai dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara Kelompok-kelompok politik pasca Pilpres 2024, Sehingga sulit untuk mencapai konsensus,” lanjutnya.
” Kemudian Polarisasi politik dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta terhambatnya pembangunan,” tegas M. Firman.
“Dan karena itu pembangunan PSN PIK 2 jangan sampai terhambat hanya karena akibat Politisasi oleh sekelompok orang yang sebenarnya orang-orang tersebut juga pernah menjabat sebagai pejabat negara, namun tidak ada prestasi yang dibuat selama mereka menjabat,” ungkap M. Firman.
“Hal lain sepertinya politisasi PSN PIK 2 ini hanya sebuah strategi dari kelompok-kelompok yang kalah di Pilpres 2024 lalu yang bermaksud membuat kekacauan sosial, sebab mantan Presiden Jokowi pun ikut menjadi sasaran kampanye hitam mereka dengan tujuan untuk mendegradasi posisi Wakil Presiden Gibran yang merupakan putrannya, dengan tujuan melakukan impeachment pada Wakil Presiden,” tandasnya.
“Kekacauan sosial yang akan diciptakan kelompok politisasi PSN PIK 2 tentu saja akan berdampak pada kekacauan perekonomian nasional yang akhirnya jika Politik, Sosial dan Ekonomi tidak stabil, ujung-ujungnya diduga akan mengulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, tentu saja hal ini harus jadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto tentunya,” pungkas M. Firman.
Yuli
