Utang Negara Jatuh Tempo pada 2025 Tembus Rp 800 T, Pemerintah Punya Strategi apa
Utang yang harus dibayar pemerintah Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Jumlah tersebut terbagi atas utang Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman sebesar Rp 100,19 triliun. Besaran utang yang harus dibayar pemerintah pada tahun depan lebih tinggi Rp 434,29 triliun ketimbang 2024. Berdasarkan laporan Kompas.com, Kamis (28/11/2024), jika ditotal utang Indonesia hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp 8.560,36 triliun. Terkait hal itu, apa faktor yang menyebabkan utang Indonesia begitu tinggi? Lalu, bagaimana strategi pemerintah untuk membayarnya?
Kenapa utang Indonesia begitu tinggi? Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, tingginya utang yang bakal jatuh tempo dipicu oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak 2020. Pada saat itu, pemerintah menarik utang secara signifikan karena membutuhkan pembiayaan sekitar Rp1.000 triliun. Besarnya pembiayaan diperlukan karena negara mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Pada 2020, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk menerbitkan utang dengan skema burden sharing atau berbagi beban. Dengan skema tersebut, pemerintah menerbitkan surat utang negara (SUN) dengan tenor maksimal selama tujuh tahun. “Jadi kalau tahun 2020 (diterbitkan), maksimal jatuh tempo pandemi di 7 tahun, dan ini memang konsentrasi terakhir di (tahun) 5, 6, 7 , sebagian 8,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com, Jumat (20/9/2024). “Inilah yang kemudian menimbulkan persepsi banyak sekali utang numpuk, karena itu adalah biaya pandemi yang mayoritas kita issues surat utangnya berdasarkan agreement,” tambahnya.
Bagaimana strategi pemerintah membayar utang jatuh tempo pada 2025? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BI sudah menyusun rencana agar utang yang jatuh tempo pada tahun depan dapat dibayar. Strategi yang diterapkan untuk membayar utang tahun depan adalah menerapkan mekanisme bilateral debt switch. Cara tersebut dilakukan dengan pertukaran SBN yang jatuh tempo dengan SBN reguler yang dapat diperdagangkan di pasar menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.
Dilansir dari Kontan, Jumat (27/12/2024), SBN yang akan jatuh tempo pada 2025 bakal diganti dengan SBN yang memiliki tenor panjang yang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BaI dan kesinambungan fiskal pemerintah. BI bakal membeli SBN dari pelaku pasar di pasar sekunder lalu melakukan pertukaran dengan SBN yang lebih panjang. “SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal pemerintah,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso.
Akankah pemerintah kembali tarik utang pada 2025? Meski utang jatuh tempo tembus Rp 800,33 triliun, pemerintah masih berencana menarik utang baru senilai Rp 775,86 triliun pada 2025. Dilansir dari Kompas.com, Kamis (6/12/2024), jumlah tersebut melonjak sebesar Rp 27,76 triliun atau sekitar Rp 19,7 persen dibandingkan target pasar tahun ini senilai Rp 648,1 triliun.
Target pemerintah melakukan pembiayaan utang mulai tahun depan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Pada Lampiran IV dijelaskan bahwa penarikan utang dijalankan lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 642,56 triliun dan pinjaman sebesar Rp 133,30 triliun. Dari jumlah tersebut, komposisi utang pemerintah sebagian besar merupakan SBN dengan total 82,8 persen dan 17,2 persen berasal dari pinjaman.
-Red-
