Dipotong Sekitar 80 Persen Anggaran di Kemenpar Bagaimana Nasib Promosi Perpariwisataan di Indonesia?
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menjadi salah satu yang terdampak pemotongan anggaran. Dari Pagu 2025 yang disepakati Rp1,4 triliun, anggaran yang tersisa untuk kementerian di bawah pimpinan Menpar Widiyanti Putri Wardhana ini hanya sekitar 20–30 persen.
“Dari Rp1,4 (triliun) itu sekitar 80 persen ya. Jadi praktis kita kegiatan itu fokus ke fungsi utama kita. Di regulasi dan fasilitasi,” kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto seusai Jumpa Pers Bulanan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Rizky Handayani, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, menyatakan dengan pemotongan anggaran, pihaknya bisa lebih berkonsentrasi pada proses evaluasi regulasi-regulasi yang ada untuk menjawab tantangan sektor pariwisata Indonesia ke depan, khususnya terkait masalah kebersihan dan keamanan. Sembari itu, pihaknya juga mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk pengembangan legislasi.
Di sisi lain, pemotongan anggaran berdampak pada fungsi fasilitasi yang semestinya juga dijalankan oleh kementerian. Karena itu, pihaknya menggencarkan koordinasi lintas kementerian/lembaga sembari berharap alokasi anggaran kementerian kembali seperti semula.
“Kita sih berharap (anggarannya kembali) karena fungsi fasilitasi juga penting gitu ya. Seperti Bu Made kan tetap harus promosi nih karena kita tetap ditarget. Tapi, for the time being, kita konsentrasi nih untuk menyiapkan SOP gitu, biar ketika jalan lebih terpola,” sahut perempuan yang akrab disapa Kiki.
Lalu, apakah pemotongan anggaran tersebut menghambat promosi pariwisata Indonesia? Deputi Bidang Pemasaran, Ni Made Ayu Marthini menjawab, “Kalau promosi pariwisata ini kan multi stakeholders gitu. Jadi, teman-teman industri itu kan memang ini industri mereka. Mereka selalu hadir ya, baik promosi digitalnya ada. Kalau misalnya sales mission maupun promosi untuk
Made menyatakan bahwa pemerintah tetap mendukung rangkaian promosi yang sudah diagendakan meski anggaran dipotong. Contohnya di Travex di Johor, Malaysia, bulan lalu, dan ITB Berlin yang akan berlangsung pada 4–6 Maret 2025.
Menyiasati anggaran yang minim, Kemenpar meminta dukungan dari para pelaku industri untuk mewakili Indonesia di ajang tersebut secara langsung lewat skema kemitraan. Skema tersebut sebenarnya sudah berjalan lama tetapi akan semakin diintensifkan setelah pemerintahan Prabowo Subianto membuat kebijakan anggaran baru.
“Jadi, tetap jalan sih teman-teman. Bahkan, tantangannya semakin tinggi, mereka semakin bersemangat karena memang ini ekonomi mereka,” sambungnya.
Di sisi lain, promosi tetap dibutuhkan lantaran Kemenpar memiliki target yang harus dicapai. Pada 2025, Kemenpar ditargetkan bisa memenuhi kunjungan wisatawan mancanegara antara 11,6 juta hingga 16 juta kunjungan. “Ini masih awal ya, jadi kita harus tetap semangat,” sambungnya.
Begitu pula dengan target penanaman modal di bidang pengembangan pariwisata. Kiki menyatakan pemerintah menargetkan investasi terkait pengembangan amenitas pada tahun ini mencapai Rp30 triliun. Dengan besaran target tersebut, pihaknya intensif berkoordinasi dengan daerah untuk mendukung diseminasi informasi kepada calon investor.
“Kemenpar nggak punya (proyek investasi). Yang punya itu adalah pemerintah daerah. Yang punya adalah industri atau pelaku bisnis atau KEK. Ini yang sedang kami kumpulkan informasi-informasi,” kata Kiki.
ReD
