Sekjen DPP, Relawan Gerakan Gubernur Aing Dedi Mulyadi (Gadil), Jojo Jajuli, buka suara soal pemberitaan dirinya dari jabatan Sekjen DPP Gadil.
Menurutnya, pemberhentian dirinya dilakukan atas dasar kepentingan pribadi bukan atas organisasi. Sebab menurutnya, apa yang dikata ketua umum soal adanya ketidak percaya dari 20 DPD di tingkat kabupaten dan kota tidak terbukti.
Sebab lanjutnya, pemberhentian dirinya dilakukan itu tidak sesuai aturan. Dimana yang hadir saat penandatanganan mosi tidak percaya pada Sekjen itu hanya dihadiri oleh beberapa DPD.
“Itu dilakukan tidak forum, karena yang hadir saat itu bukan ketua DPD,” katanya, saat diKonfirmasi, Minggu, (22/12) malam.
Lebih lanjut dirinya menilai, apabila saat ini sekjen di isi oleh orang baru, maka kedepannya tidak menutup kemungkinan akan ada perpecahan di tubuh Relawan Gandil.
“Enak saja, di ganti dengan orang-orang yang tidak ikut berjuang dulu, GADIL dari awal sampai saat ini adalah hasil kinerja keseluruhan Kader,” bebernya.
Lebih lanjut, dirinya menilai, bahwa apa yang dilakukan Ketua DPP Gadil sangat berpihak kepada orang-orang baru. Hal itu terbukti bahwa ketum melanggar kode etik keorganisasian.
“Pemakzulan ketum bisa dilakukan oleh atas nama mayoritas, karena ketum terbukti melanggar kode etik keorganisasian. keberpihakan ketum bahkan mendukung terhadap orang-orang yang tidak tercatat dalam Sk yang ditandatangani oleh KDM,”
Selain itu dirinya meminta, agar para kader harus berpikir jernih dan rasional. Sebab yang paling penting menurutnya kehadiran Gadil kedepannya harus bermanfaat kepada masyarakat untuk lima tahun kedepan.
“Kita harus berpikir jernih dan rasional logis. Semua DPD harus bersama sama memastikan kader Gadil tetap solid dan bersatu , supaya bisa berproses kebermanfaatan 5 tahun kedepan,”
-Lia Elia-
