Kayong Utara, KALBAR – Dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali mencuat di Kabupaten Kayong Utara. Seorang pria berinisial AB, warga Teluk Batang, diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penjualan subsidi solar secara ilegal kepada nelayan di Dusun Besar, Kecamatan Pulau Maya.

Peristiwa penangkapan tersebut diketahui terjadi pada 1 Mei 2026. Saat ini, pelaku tak terduga bersama barang bukti berupa BBM jenis solar telah diamankan di Polres Kayong Utara untuk proses hukum lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, subsidi BBM tersebut diduga berasal dari SPBU 64.78809 Teluk Batang. Solar kemudian diperoleh menggunakan surat rekomendasi untuk kebutuhan operasional motor tambang menuju Dusun Besar. Namun dalam praktiknya, sebagian BBM diduga justru dijual kembali kepada nelayan dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Aktivitas tersebut memicu sorotan masyarakat karena dianggap merugikan nelayan kecil dan menyoroti penggunaan distribusi subsidi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Pengelola SPBU Teluk Batang, H Urip, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp pada Kamis (21 Mei 2026) pagi membenarkan bahwa BBM yang diamankan aparat berasal dari SPBU yang dikelolanya.

“Dia mengambil minyak itu di SPBU pakai rekom dari perhubungan, sekitar 400 liter untuk keperluan motor tambang ke Dusun. Tapi saya tidak tahu kalau di perjalanan sebagian dijual. Makanya ditangkap. Masa minyak untuk motor lalu dijual,” terang H Urip.

Sementara itu, Kapolres Kayong Utara AKBP Adi Prabowo, SH, SIK, MH mengatakan kasus tersebut masih dalam tahap proses penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini sedang memproses sidik jari lebih lanjut,” singkat Kapolres saat dikonfirmasi.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan pemenuhan subsidi BBM masih sering terjadi di wilayah pesisir dan kepulauan. Aparat diharapkan dapat mengusut tuntas jalur distribusi hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam praktik penjualan solar subsidi di atas harga resmi pemerintah.

Red.Update87.com

Semarang, Update 87.Com || Uang Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan apabila menolak pembayaran dengan uang asli tapi lecek merupakan pelanggaran hukum dan bisa dipidanakan.

Sampai berita ini di turunkan pihak SPBU kedung pane mijen belum menjawab surat klarifikasi dan investigasi dari kepala wilayah ( Kaperwil) Jawa Tengah, media update 87 Jawa Tengah, diduga ada faktor pembiaran dan di duga menolak uang pecahan rupiah hal biasa sampai hari Kamis, 21/05/2026

Kejadian ini pada hari, Minggu,10/05/2026 , seorang wartawan mengisi BBM Pertalite di SPBU Jl. Untung suropati kelurahan Kedungpane kecamatan Mijen kota semarang, dengan uang pecahan Rp.20.000,- Asli namun lecek dan di tolak oleh petugas SPBU tersebut dengan nada keras mengatakan “*ada uang yang lain pa ndak karena uang ini tidak bisa untuk pengembalian dan ndak laku*” Ucap sang operator SPBU dengan inisial “*E*”

Dijawab oleh awak media, “*Mas kalau Uang ini tidak laku bisa catat nopol saya besuk saya kesini pasti saya ganti*,” Ucap Adi.

Sang operator mengatakan lebih ketus lagi sekarang ya sekarang pokoknya, Akhirnya ada seorang ibu yang memberikan uang Rp.50.000,- untuk membayarnya, dan awak media mengatakan ijin kami beritakan ya mas, di jawab lagi silahkan.

Secara hukum, SPBU atau pedagang mana pun *tidak boleh menolak*pembayaran menggunakan uang rupiah asli meskipun kondisinya lecek atau lusuh selama uang tersebut masih utuh dan ciri keasliannya dapat di kenali.

Dengan penolakan pembayaran dengan menggunakan uang asli namun lecek ke awak media tidak di benarkan

Kewajiban menerima uang rupiah berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, setiap orang dilarang menolak menerima rupiah saat melakukan transaksi, sehingga penolakan yang asli untuk pengisian pertalite melanggar aturan.

Kasus Penolakan pembayaran dengan uang asli walapun lecek kepada wartawan saat bertugas merupakan pelanggaran etika pelayanan konsumen.

Kepala perwakilan Wilayah ( Kaperwil) Media Update 87. Com akan menyurat dan melaporkan kejadian tersebut di atas ke Aparat penegak hukum, agar menjadi pembelajaran untuk SPBU dan agar membina operator dan karyawan SPBU dengan baik dan lebih santun.

Walaupun pihak dari SPBU kedungpane mijen sudah pernah di panggil Polsek Mijen Polrestabes semarang, namun tetap belum membalas surat dari pihak media, dan di duga dianggap hal yang biasa menolak uang lecek yang masih berlaku dan resmi masih buat alat pembayaran yang sah di Indonesia

( Adi & Tim Update 87 jateng)

Jakarta — Kasus hukum yang menjerat Komang Ani (69), seorang perempuan lanjut usia yang kini ditahan terkait dugaan pemalsuan surat keterangan dari kelurahan, kembali menjadi sorotan publik.

Melalui tim kuasa hukumnya, keluarga Komang Ani resmi mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Permohonan tersebut diajukan dengan pertimbangan usia lanjut serta kondisi kesehatan Komang Ani yang disebut mengalami gangguan glaukoma dan kelainan irama jantung jenis Right Bundle Branch Block (RBBB).

Kuasa hukum Komang Ani,
Rizal Nusi, menegaskan bahwa perkara pidana yang kini berjalan tidak dapat dipisahkan dari sengketa perdata pertanahan yang telah berlangsung bertahun-tahun antara kliennya dengan PT. Paramount.

Menurutnya, dalam perkara perdata tersebut, Komang Ani telah memenangkan gugatan hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK).

“Kasus ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari sengketa pertanahan yang sudah bergulir lama. Klien kami sudah menang sampai PK untuk dua perkara, yakni perkara Nomor 306/Pdt.G/2022/PN.Tng dan Nomor 713/Pdt.G/2021/PN.Tng,” ujar Rizal kepada wartawan.

Ia menjelaskan, perkara pidana yang kini menjerat Komang Ani berkaitan dengan dugaan penggunaan surat keterangan yang diterbitkan pihak kelurahan.

Dalam kasus tersebut, Komang Ani ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang lurah dan pihak lain terkait dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Namun demikian, Rizal menilai objek perkara pidana itu sejatinya telah diuji dalam proses perdata dan menjadi bagian dari alat bukti yang telah diperiksa hingga Mahkamah Agung.

“Surat yang dipersoalkan itu adalah surat keterangan dari lurah. Sementara objek tanahnya sendiri sudah diuji di pengadilan sampai kasasi dan PK. Putusan pengadilan bahkan menyatakan SHGB milik PT. Paramount dibatalkan dan ada putusan yang menyebut adanya perbuatan melawan hukum,” katanya.

Ditahan Sejak 29 April 2026

Komang Ani diketahui telah ditahan sejak 29 April 2026. Tim kuasa hukum baru menerima surat kuasa pada 19 Mei 2026 dan langsung mengambil langkah hukum dengan mengajukan penangguhan penahanan.

Menurut Rizal, kliennya bersikap kooperatif selama proses hukum dan tidak memiliki riwayat tindak pidana sebelumnya.

“Kami fokus dulu pada penangguhan penahanan karena klien kami sudah lansia dan memiliki masalah kesehatan serius. Ibu Komang juga sangat kooperatif dan bukan residivis,” ujarnya.

Ia mengaku percaya penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan menangani perkara tersebut secara objektif dan mendalami seluruh alat bukti, termasuk putusan-putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami yakin penyidik akan melihat perkara ini secara objektif. Kami siap menyerahkan semua dokumen tambahan, termasuk AJB dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” lanjutnya.

Kuasa Hukum Singgung Hasil Pemeriksaan Irwasum
Dalam keterangannya, Rizal juga menyinggung adanya surat hasil penelitian dari Irwasum Polri tertanggal 27 Februari 2026 terkait laporan polisi terhadap Komang Ani dan pihak lainnya.

Menurutnya, dalam surat tersebut disebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Komang Ani disebut belum memiliki cukup bukti terkait dugaan penggunaan surat palsu sebagaimana Pasal 263 KUHP.

“Dari hasil penelitian Irwasum disebutkan bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Komang belum terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Karena itu kami berharap penyidik juga mempertimbangkan hasil tersebut,” kata Rizal.

Ia menambahkan, sejauh yang dipelajari tim kuasa hukum, barang bukti utama dalam perkara pidana itu hanya berupa satu lembar surat keterangan dari lurah.

“Kalau secara keseluruhan, ini sebenarnya sengketa kepemilikan tanah. Jadi kami berharap proses pemeriksaan juga mempertimbangkan keseluruhan fakta perdata yang sudah diputus pengadilan,” ujarnya.

Keluarga Mengaku Kaget

Sementara itu, Sandhy Prayudhana, anak Komang Ani, mengaku keluarganya terkejut atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap ibunya.

Ia menyebut keluarganya telah membeli tanah tersebut sejak tahun 1990 dan mulai mengetahui adanya persoalan pada 2012 ketika lahan disebut berubah lokasi.

“Kami sudah mencari keadilan sejak lama. Dari BPN, Komnas HAM, sampai ke pengadilan. Dan kami menang sampai PK. Tapi setelah menang perdata, mama saya justru dilaporkan pidana,” kata Sandhy.

Menurutnya, tanah milik keluarganya kini telah berubah menjadi bangunan ruko, akses jalan, hingga gerbang masuk kawasan Cluster Alicante yang dibangun pihak pengembang.

“Tanah itu sekarang sudah dibangun menjadi ruko, jalan, dan gerbang cluster. Kami justru bingung kenapa setelah putusan inkrah, mama saya malah jadi tersangka dan ditahan,” tuturnya.

Sandhy juga mengungkapkan bahwa pihak keluarga sempat mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI terkait perkara tersebut. Namun hingga kini, ia mengaku belum melihat perkembangan yang berpihak kepada keluarganya.

“Kami hanya ingin mencari keadilan. Sekarang kami serahkan langkah hukum sepenuhnya kepada kuasa hukum,” katanya.

PT. Paramount Belum Berikan Pernyataan

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT. Paramount terkait pernyataan kuasa hukum maupun keluarga Komang Ani mengenai sengketa lahan dan proses pidana yang sedang berjalan.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena mempertemukan dua ranah hukum sekaligus, yakni sengketa perdata pertanahan yang telah inkrah dan proses pidana dugaan pemalsuan surat yang masih berjalan di tingkat penyidikan.

(Yuli)