Pengamat Hukum Soroti Penetapan Tersangka Kasus LPJU Ketapang, Pertanyakan Dasar Kerugian Negara

Pontianak – Penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 oleh Kejaksaan Negeri Ketapang mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menilai proses penetapan tersangka terkesan tergesa-gesa dan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Menurut Herman, dalam hukum pidana, status tersangka tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan dugaan penyimpangan administrasi atau perbedaan spesifikasi pekerjaan. Penetapan tersebut, kata dia, harus memenuhi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

“Penetapan tersangka wajib didasarkan pada alat bukti yang cukup, dilakukan secara profesional, objektif, dan menghormati hak asasi setiap warga negara,” ujarnya. Sabtu (24/7).

Ia menilai proyek LPJU merupakan pekerjaan yang bersifat teknis sehingga memerlukan pembuktian berbasis keahlian. Karena itu, sebelum dilakukan penetapan tersangka maupun penahanan, seharusnya terlebih dahulu dilakukan audit investigatif, pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta kajian dari ahli independen di bidang teknik.

Menurutnya, tanpa tahapan tersebut, proses hukum berpotensi mengabaikan asas kecermatan, kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, dan due process of law.

Herman juga menyoroti aspek kerugian negara yang menjadi unsur penting dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia menegaskan bahwa kerugian negara harus bersifat nyata (actual loss), bukan sekadar dugaan atau potensi kerugian.

Ia mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang, menurutnya, memberikan pedoman bahwa penentuan kerugian keuangan negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan auditor negara yang berwenang.

Atas dasar itu, Herman mempertanyakan dasar penghitungan dugaan kerugian negara sebesar Rp517 juta yang telah dipublikasikan.

“Apabila angka tersebut hanya berasal dari analisis internal penyidik atau asumsi selisih volume pekerjaan tanpa didukung laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara yang sah serta kajian ahli independen, maka konstruksi kerugian negara berpotensi dipersoalkan dalam persidangan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tanpa pembuktian komprehensif dapat menimbulkan dampak terhadap tata kelola pemerintahan daerah. ASN, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK maupun panitia pengadaan, dikhawatirkan menjadi ragu dalam menjalankan tugas karena khawatir berhadapan dengan proses hukum.

Herman menegaskan pemberantasan korupsi merupakan agenda penting yang harus didukung semua pihak. Namun, menurutnya, penegakan hukum tetap harus mengedepankan profesionalitas, objektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

“Penegakan hukum yang kuat bukan diukur dari cepatnya menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan dari kokohnya alat bukti, sahnya prosedur, serta kemampuan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum,” pungkasnya.

(Dani Kalbar)

Tim SAR Ditsamapta Polda Kalbar Padamkan Bara Karhutla di Kubu Raya

KUBU RAYA, KALBAR – Tim SAR Direktorat Samapta Polda Kalbar memadamkan bara api kebakaran hutan dan lahan serta melakukan pembasahan lahan di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah api kembali menyala dan meluas. Sabtu (24/7).

Kegiatan dilapangan dipimpin oleh PS. Kasi pammat Ditsamapta Polda Kalbar AKP. Dhori Prabowo, S.H.,

Pemadaman dilakukan setelah Tim SAR Ditsamapta Polda Kalbar menerima informasi adanya lahan yang terbakar. Setibanya di lokasi, personel menemukan bara api yang masih mengeluarkan asap dan langsung melakukan pemadaman serta pembasahan di area terdampak.

Dalam penanganan karhutla tersebut, Tim SAR Ditsamapta Polda Kalbar bekerja sama dengan BPBD, TNI, pemadam kebakaran swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan PMI. Sinergi ini bertujuan mempercepat penanganan sekaligus mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengatakan Polda Kalbar terus mengoptimalkan patroli dan penanganan cepat terhadap setiap laporan karhutla.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada petugas agar dapat segera ditangani dan tidak meluas,” ujar Bambang.

“Berkat kerja sama seluruh tim, bara api berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi dalam keadaan aman serta kondusif. Petugas juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.” Tutup Bambang.

Dani Kalbar

DPD ASWIN Kalbar Layangkan Surat, Desak Disnaker Pontianak Segera Tindak Lanjuti dan Berikan Klarifikasi Resmi

PONTIANAK – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalimantan Barat secara resmi melayangkan surat keberatan sekaligus permohonan klarifikasi kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak terkait perubahan identitas perusahaan dalam Surat Anjuran Mediator tertanggal 6 Juli 2026. DPD ASWIN mendesak agar surat tersebut segera ditindaklanjuti dan dijawab secara resmi demi menjamin kepastian hukum.

Surat yang telah diterima oleh Disnaker Kota Pontianak itu mempersoalkan perubahan identitas perusahaan dari PT Alam Khatulistiwa Pump menjadi Bengkel Las Alam Khatulistiwa Pump dalam Surat Anjuran Mediator. Perubahan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan karena berbeda dengan seluruh dokumen sebelumnya yang secara konsisten mencantumkan nama PT Alam Khatulistiwa Pump.

Ketua DPD ASWIN Kalimantan Barat, Budi Gautama, mengatakan perubahan identitas dalam dokumen resmi pemerintah tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif biasa karena berkaitan langsung dengan subjek hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Kami telah menyampaikan surat resmi dan berharap Disnaker Kota Pontianak segera memberikan jawaban serta klarifikasi secara tertulis. Perubahan identitas perusahaan dalam Surat Anjuran harus memiliki dasar hukum dan dasar administrasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegas Budi Gautama.

Menurutnya, sejak proses klarifikasi pertama, klarifikasi kedua, mediasi pertama hingga mediasi kedua, identitas perusahaan selalu menggunakan nama PT Alam Khatulistiwa Pump. Namun, pada Surat Anjuran Mediator justru berubah menjadi Bengkel Las Alam Khatulistiwa Pump tanpa adanya penjelasan resmi.

Dalam surat tersebut, DPD ASWIN meminta Disnaker Kota Pontianak menjelaskan dasar hukum dan dasar administrasi perubahan identitas perusahaan, termasuk apakah terdapat perubahan status badan hukum yang didukung dokumen resmi, seperti akta perubahan perusahaan maupun dokumen legal lainnya.

DPD ASWIN menegaskan bahwa setiap produk administrasi pemerintahan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang mengedepankan prinsip kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Selain itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga identitas para pihak dalam setiap dokumen resmi harus benar, jelas, dan konsisten.

DPD ASWIN juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik berkewajiban memberikan penjelasan terhadap dokumen administrasi yang diterbitkannya sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Budi Gautama menambahkan, apabila perubahan identitas tersebut merupakan kekeliruan administratif, Disnaker Kota Pontianak diharapkan segera melakukan evaluasi dan menerbitkan ralat atas Surat Anjuran Mediator agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

“DPD ASWIN Kalbar akan terus mengawal persoalan ini hingga memperoleh penjelasan resmi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mengawal penegakan hukum, perlindungan hak-hak pekerja, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel,” tutup Budi Gautama.

(Dani Kalbar)