Polisi Cek Empat Titik di Tuntungan, Tak Temukan Praktik Judi Tembak Ikan

Medan – Dugaan kembali beroperasinya mesin judi ketangkasan tembak ikan di sejumlah titik wilayah hukum Polsek Medan Tuntungan mendapat klarifikasi dari kepolisian.

Sehari setelah pemberitaan mengenai dugaan aktivitas perjudian di empat lokasi, Polsek Medan Tuntungan turun langsung melakukan pengecekan pada Rabu (26/8/2026).

Hasilnya, personel kepolisian tidak menemukan adanya aktivitas perjudian mesin ketangkasan tembak ikan di lokasi-lokasi yang diperiksa.

Pengecekan dipimpin langsung Kapolsek Medan Tuntungan Iptu Adil Ginting, S.H., M.H., bersama Kanit Reskrim Ipda Ropii, S.H., M.H., Kanit Intel Misaria Barus, S.H., Kanit Lantas Ipda Ivan Nazaret Manurung selaku Pawas, serta personel Polsek Medan Tuntungan.

Tim pertama mendatangi Warung Kopi Pulungan di kawasan Perumnas Simalingkar Tuntungan sekitar pukul 11.10 WIB.

Di lokasi tersebut, petugas menemukan rangka meja yang menyerupai meja permainan tembak ikan. Namun, polisi tidak menemukan mesin maupun aktivitas perjudian.

Petugas kemudian memberikan imbauan kepada pengelola agar tidak menyediakan tempat atau fasilitas bagi pihak yang hendak menjalankan praktik perjudian.

Pengecekan dilanjutkan ke warung kopi di kawasan Simpang Selayang, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Medan Tuntungan. Di lokasi ini, polisi juga tidak menemukan aktivitas perjudian mesin ketangkasan tembak ikan.

Sekitar pukul 11.40 WIB, pemeriksaan berlanjut ke warung kopi di sebelah loket bus BTN. Hasilnya kembali sama. Tidak ditemukan mesin maupun praktik perjudian tembak ikan di lokasi tersebut.

Petugas selanjutnya melakukan pengecekan di warung milik Yusuf yang berada di Jl. Bunga Mayang 1 Kelurahan Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan.

Polisi juga tidak menemukan adanya praktik perjudian mesin ketangkasan tembak ikan.

Kapolsek Medan Tuntungan melalui kegiatan tersebut mengingatkan para pemilik maupun pengelola usaha agar tidak memberikan fasilitas tempat bagi pihak yang ingin membuka atau menjalankan praktik perjudian.

Pengecekan terhadap sejumlah lokasi itu dilakukan sebagai tindak lanjut informasi mengenai dugaan keberadaan perjudian mesin tembak ikan di wilayah hukum Polsek Medan Tuntungan.

Sekitar pukul 12.20 WIB, seluruh personel kembali ke Mapolsek Medan Tuntungan untuk melakukan konsolidasi.

Sebelumnya, sebuah pemberitaan yang terbit pada 25 Agustus 2026 menyebut adanya dugaan aktivitas mesin judi tembak ikan di empat titik wilayah hukum Polsek Medan Tuntungan, yakni kawasan Loket Bus BTN, Laucih, Perumnas Simalingkar dan depan SPBU Simpang Selayang.

Namun, berdasarkan pengecekan kepolisian pada 26 Agustus 2026, tidak ditemukan aktivitas perjudian di empat lokasi tersebut saat petugas melakukan pemeriksaan.

Kepolisian pun mengingatkan pemilik tempat usaha untuk tidak memberikan ruang bagi praktik perjudian serta akan melakukan langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan aktivitas perjudian di wilayah hukumnya. (Endan)

Kuasa Hukum Ade Kunang Minta Dibebaskan: Bukti Dinilai Tak Sah, Proyek Disebut Sudah Selesai Sebelum Menjabat

BANDUNG – Babak penentu perkara dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, kembali bergulir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (26/8/2026).

Memasuki agenda duplik, tim kuasa hukum Ade Kuswara Kunang memberikan jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, duplik yang disampaikan tim pembela tidak sekadar membantah uraian jaksa. Kuasa hukum justru membawa perkara tersebut ke ranah yang lebih luas, yakni mempertanyakan konstruksi pembuktian dan praktik penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Kuasa hukum Ade Kuswara Kunang, Dr. I Wayan Suka Wirawan, SH, MH, menilai duplik kali ini menjadi momentum untuk menguji kembali apakah seluruh unsur dakwaan terhadap kliennya benar-benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

“Duplik ini cukup menarik karena sebenarnya tidak hanya berbicara soal apakah perbuatan terdakwa diputus atau terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Saya melihatnya lebih jauh, yaitu praktik penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi secara lebih komprehensif,” ujar I Wayan usai persidangan.

Menurutnya, terdapat dua pendekatan pemikiran dalam penegakan hukum yang perlu ditempatkan secara proporsional, khususnya ketika berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana.

Ia menyebut pendekatan tersebut antara lain legal positivism dan naturalism, yang menurutnya memiliki konsekuensi berbeda ketika diterapkan dalam proses penegakan hukum.

“Hukum pidana tetap dalam posisi sebagai ultimum remedium. Karena itu, kalau kita bicara lebih spesifik dalam kasus ini, mari kita lihat siapa Pak Abah Kunang dan siapa Pak Ade Kuswara. Apakah mereka penyelenggara negara atau pegawai negeri yang mengatur proyek? Tidak sama sekali. Punya kewenangan pun tidak. Bagaimana mau mengatur proyek?” tegasnya.

Kuasa Hukum Soroti Proyek yang Disebut Sudah Berjalan Sebelum Ade Menjabat

Salah satu poin yang menjadi sorotan kuat tim pembela adalah keberadaan bukti tertulis yang disebut menunjukkan bahwa proyek-proyek yang dikaitkan dengan perkara tersebut telah selesai melalui proses pengadaan sebelum Ade Kuswara Kunang menjabat sebagai Bupati Bekasi.

I Wayan mengatakan, bukti tersebut telah diajukan ke persidangan dan dinilai memiliki kekuatan untuk menguji konstruksi perkara yang dibangun penuntut umum.

“Bagaimana hubungannya dengan alat bukti yang sangat sahih yang sudah kami ajukan, yaitu bukti-bukti tertulis yang otentik yang menerangkan bahwa proyek-proyek itu telah dilaksanakan dan proses pengadaan barang dan jasanya sudah selesai jauh sebelum Pak Ade Kuswara menduduki atau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bekasi,” katanya.

Ia juga mempertanyakan ada tidaknya saksi yang benar-benar dapat diverifikasi di persidangan dan secara langsung membuktikan bahwa Ade Kuswara Kunang maupun ayahnya, H.M. Kunang atau Abah Kunang, mengatur proyek sebagaimana konstruksi perkara yang didakwakan.

“Ada tidak saksi yang betul-betul bisa terverifikasi di persidangan, terutama untuk membuktikan bahwa Pak Ade Kuswara dan Abah Kunang mengatur proyek? Tidak ada sama sekali,” ujar I Wayan.

Minta Hakim Pertimbangkan Keabsahan Alat Bukti

Lebih jauh, tim pembela bahkan menilai persoalan utama dalam perkara tersebut bukan hanya mengenai materi atau pokok perkara, melainkan menyangkut keabsahan alat bukti yang digunakan sebagai dasar untuk menjerat para terdakwa.

Menurut I Wayan, apabila alat bukti yang menjadi dasar penghukuman dinilai tidak sah, maka konsekuensinya harus menjadi pertimbangan serius majelis hakim dalam menentukan putusan.

“Jauh sebelum kita berbicara tentang materi atau pokok perkara dalam kasus ini, kita bahkan sudah harus menyatakan satu-satunya pernyataan, yaitu para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan. Karena semua alat bukti yang diajukan atau dijadikan dasar untuk menghukum para terdakwa itu adalah tidak sah,” katanya.

Ia juga menyinggung persoalan mengenai konstruksi tertangkap tangan serta penerapan pasal yang didakwakan kepada para terdakwa.

Menurutnya, penerapan ketentuan hukum tersebut perlu diuji secara cermat berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

“Ini berhubungan dengan tertangkap tangan. Bukan tertangkap tangan, kok dibilang tertangkap tangan? Pasal yang disangkakan dalam hubungannya dengan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor ini juga pasal yang secara hukum tidak bisa diterapkan dalam kasus ini,” ujarnya.

I Wayan kemudian menyinggung asas lex mitior, yakni prinsip yang pada pokoknya berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang lebih ringan ketika terdapat perubahan atau dua ketentuan yang relevan dalam perkara pidana.

Kuasa Hukum: Putusan Bebas Dinilai Paling Adil

Dengan berbagai argumentasi tersebut, tim kuasa hukum menyatakan tetap pada sikap bahwa Ade Kuswara Kunang dan Abah Kunang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

I Wayan pun secara tegas meminta majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk bukti tertulis dan persoalan keabsahan alat bukti, sebelum menjatuhkan putusan.

“Satu kata sebagai penutup dari kami, satu-satunya putusan yang adil, baik terhadap terdakwa Pak Ade Kuswara Kunang maupun terdakwa Abah Kunang, adalah putusan yang bebas atau membebaskan beliau-beliau ini dari segala tuntutan dan segala dakwaan,” tegasnya.

Perkara tersebut kini memasuki fase akhir persidangan. Setelah agenda duplik, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh rangkaian persidangan, mulai dari keterangan saksi, alat bukti, tuntutan JPU, pembelaan terdakwa, replik jaksa, hingga duplik dari tim kuasa hukum.

Putusan perkara Ade Kuswara Kunang dijadwalkan dibacakan pada Senin, 7 September 2026.

(Yuli)

WN Malaysia dan Kekasihnya Ditangkap, Polisi Sita 29 Vape Diduga Berisi Narkoba

Medan – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran narkoba yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang warga negara (WN) Malaysia berinisial FCB (22) bersama kekasihnya, N (35), warga Medan.

Dari tangan keduanya, petugas menyita 29 unit vape/pod yang diduga mengandung narkotika. Keduanya diamankan pada Rabu (19/8/2026) malam di kawasan Jalan Cemara, Kecamatan Percut Sei Tuan.

Kasatresnarkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (25/8/2026), mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas seorang pria dan wanita yang diduga mengedarkan vape mengandung narkotika di wilayah Kota Medan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Unit 2 Satresnarkoba Polrestabes Medan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan FCB dan N yang saat itu berada di dalam sebuah mobil di parkiran ruko kawasan Jalan Cemara.

“Ketika diamankan, keduanya berada di dalam mobil. Petugas menemukan 24 vape yang diduga mengandung narkotika dan disimpan di dalam tas ransel,” kata Rafli.

Polisi kemudian melakukan pengembangan ke tempat tinggal keduanya di sebuah rumah kos di Jalan PWS, Kecamatan Medan Petisah. Dari lokasi tersebut, petugas kembali menemukan lima unit vape yang diduga mengandung narkotika.

Selain itu, polisi turut menyita uang pecahan Ringgit Malaysia senilai sekitar RM15.000. Uang tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika dan saat ini masih dalam proses penyelidikan.

“Total ada 29 unit yang kami sita,” ujar Rafli.

Menurut Rafli, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, FCB dan N disebut telah saling mengenal melalui media sosial. Keduanya kemudian bertemu di Malaysia dan diduga sepakat melakukan aktivitas peredaran narkotika di Medan.

Polisi menduga FCB sebelumnya telah membawa 20 unit vape dari Malaysia pada Juli 2026. Barang tersebut kemudian diduga diedarkan di Medan dengan bantuan N.

Dalam aksinya, FCB disebut menyembunyikan vape tersebut di antara lipatan pakaian yang berada di dalam koper saat masuk ke Indonesia.

“Menurut keterangan yang bersangkutan, pengiriman pertama sebanyak 20 unit dan semuanya sudah terjual,” terang Rafli.

Polisi kembali menduga FCB membawa 40 unit vape dalam pengiriman berikutnya. Saat dilakukan penangkapan, sebanyak 29 unit masih tersisa dan kemudian diamankan sebagai barang bukti.

Rafli menambahkan, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk menelusuri pihak yang diduga menjadi pemasok FCB di Malaysia.

“Kami masih mengembangkan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Malaysia untuk menelusuri serta menangkap pihak yang diduga menjadi pemasok,” pungkasnya.

Polisi juga menyebut hasil pemeriksaan urine terhadap FCB dan N menunjukkan keduanya positif mengandung etomidate. Penyidik masih mendalami kandungan zat pada vape yang disita serta keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. (Endan)